Diskusi tentang Potensi untuk Inisiatif "LAND Partnership" di Indonesia

International Land Coalition (ILC) adalah sebuah aliansi terdiri lembaga-lembaga internasional (IGOs), pemerintah-pemerintah nasional, dan civil society termasuk LSM dan organisasi-organisasi rakyat.  Misi ILC adalah bekerja sama dengan masyarakat pedesaan dan kaum miskin untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya alam, khususnya tanah, dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses-proses pengambilan kebijakan yang terkait kehidupan mereka, baik di tingkat lokal dan nasional maupun tingkat internasional.

Sumber kekuatan ILC adalah macam-macam ruangan pengaruh dan kegiatan mitra-mitra di lebih dari 30 negara.  Kegiatan ILC diarahkan dan diawasi oleh sebuah Dewan Koalisi ( Coalition Council ) yang terdiri 6 lembaga internasional yaitu, United Nations International Fund for Agricultural Development (IFAD), Komisi Eropa ( European Commission ), Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), Bank Dunia, World Food Programme (WFP), dan 8 organisasi-organisasi civil society dari seluruh dunia.  Tujuan ILC, membangun sinergi dan kesatuan kegiatan-kegiatan oleh lembaga-lembaga intergovernmental, pemerintah, multilateral dan civil society termasuk organisasi-organisasi rakyat. 

Inisiatif "LAND Partnerships" dikemukakan oleh ILC pada World Summit on Sustainable Development (WSSD), di Johannesburg pada Augustus 2002.  Saat itu, Pemerintah Indonesia mengucapkan ada keinginan menjadi salah satu dari 5 negara untuk menyelidiki inisiatif LAND Partnerships ini. (4 negara lain adalah: Afrika Selatan, Brasil, Filipina dan Guatemala.)  Tujuan-tujuan inisiatif LAND Partnerships adalah:

· Menguatkan atau membangun proses-proses multi-pihak di tingkat nasional seperti aliansi, komisi, atau mekanisme lain, untuk berperan sebagai forum bagi lembaga-lembaga yang ambil keputusan tentang kebijakan tanah dan bagi pihak-pihak yang merasa dampak dari keputusan-keputusan tersebut dapat didiskusikan dan menyelidiki isu-isu ini.

· Menjadi sebuah mekanisme untuk memberikan nasehat, berdebat dan memfasilitasi negosiasi tentang dampak dan kemanfaatan kebijakan-kebijakan yang diusulkan atau keperluan untuk merubah program-program yang telah ada.

· Mengidentifikasi sistem-sistem, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang sudah berhasil membentuk kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk memperbaiki akses terhadap tanah bagi kaum miskin di daerah-daerah pedesaan.

· Memberikan sebuah forum untuk mengoordinasikan dukungan luar negeri di bidang kebijakan tanah.

· Mendukung inisitiatif-inisiatif lokal dan penelitian yang dilaksanakan secara bersama dan partisipatif dan yang dapat menjembatani proses pengambilan kebijakan dan penyusunan program.

· Memberikan forum dan sumber dana untuk mengkaji hasil dari inisiatif-inisiatif lokal untuk lebih tahu apakah dapat dilaksanakan di tingkat daerah atau tingkat nasional.